"Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan”
(Soekarno, dalam Pidato Trisakti 1963)
Kemajuan zaman dalam arus besar peradaban manusia belakangan ini semata-mata kita terima sebagai definisi yang telah ditentukan oleh bangsa lain sehingga berakibat mundurnya gerak laju pembangunan watak bangsa yang sebelumnya dikenal sebagai kreator (pencipta) dengan kemampuan memaknai kemajuan secara mandiri. Begitu hebat dan halusnya pengaruh itu sehingga tanpa sadar kita telah terdorong pada upaya global pengerdilan secara sistemik yang membuat kita tidak sempat untuk berpikir membuat atau menciptakan sesuatu karena sesuatu itu telah disediakan untuk sekadar kita pelajari bagaimana cara menggunakannya. Hal ini terjadi di semua lini kehidupan, entah itu budaya, ekonomi, politik, hukum, kenegaraan, pendidikan, dsb.
Kepercayaan diri sebagai manusia dengan fitrah kecerdasan identik dan juga sebagai bangsa yang konon berlatar sejarah panjang peradaban atlantis hingga kejayaan imperium sebesar Sriwijaya-Majapahit, kian memudar tatkala berhadapan dengan realitas zaman yang lambat kita persiapkan penyikapannya karena tak sempat memahami situasi dibalik kenyataan nir-kesadaran yang kita terima. Padahal jauh-jauh hari Bung Karno telah mengingatkan supaya ilmu pengetahuan modern dan sejarah kebudayaan Indonesia mutlak disandingkan agar bangsa ini mampu menjangkau kecenderungan masa depan sekaligus tetap berpijak pada landasan pengetahuan dan latar kebijaksanaan lokal yang telah dipunyai. Lalu bagaimana menyederhanakan penyelesaian atas polemik ini dalam kaitannya dengan usia kemerdekaan yang sudah bukan muda lagi saat ini?
Merdeka bermakna tak bergantung, selain juga berarti bebas dan mandiri menentukan nasib sendiri. Pada praktiknya kemerdekaan bukan hanya sebuah penerimaan pasif, akan tetapi lebih bernuansa upaya dan perjuangan terus menerus untuk bertahan pada sikap yang sepenuhnya dimengerti, disadari dan dilaksanakan. Kesadaran yang demikian akan mengantarkan sebuah keberanian menemu-kenali jatidiri, memulai sebuah langkah menegakkan eksistensi yang berakar dari hal-hal terkecil yang bahkan bisa jadi hanya berawal dari diri sendiri dan orang-orang terdekat terlebih dulu. Ini akan menjadi basis kreatifitas dan ketekunan yang bakal susah diukur oleh siapa pun selain diri sendiri.
Sementara menepis ketergantungan terhadap keinginan mendapatkan segala sesuatu dengan cara membeli dan berbuat sesuatu atas dorongan imbalan adalah langkah awal menjabarkan makna kemerdekaan dalam keseharian. Nilai yang mendasarinya adalah rasa syukur atas pemberian Tuhan yang masih banyak kita kesampingkan akibat bingkai kecukupan yang tak sempat kita rawat. Kenikmatan apa lagi yang akan kita tuntut manakala ke-aku-an kita merebah serendah-rendahnya? Sementara kekosongan yang demikian justru akan memantik daya cipta kita sewajarnya, tak berlebihan, menepi pada batas terujung kesungguhan kita dalam merespon sumberdaya dan kemudahan yang telah dibentangkan-Nya di sekeliling kita.
Mandiri bukan lantas menjadikan kita berjarak dari lingkungan, baik alam ataupun sosial. Justru kemandirian menyertakan pondasi keterbukaan yang berarti meniscayakan keterkaitan satu sama lain. Kendali siapa saja dalam menyeimbangkan keduanya tentu berdampak pada terbangunnya sinergi tanpa batas, antara manusia dengan alamnya ataupun dengan sesamanya. Oleh sebab itulah sejak sekarang kita dapat tengok apa yang terpampang di depan mata keseharian kita. Sudahkah kita kembalikan semuanya pada ukuran, batasan dan kekuatan diri sendiri, baik itu sebagai individu ataupun entitas besar sebuah bangsa? Sedikit bekal sinau (belajar) agar tahu tentu tak cukup untuk membaca pantulan diri paling dekat tersebut, sebelum kita semua mau ngerti (paham) agar bijak dan titen (cermat) agar tepat.
Kita tidak usah terburu-buru berharap pada patron akademis ataupun politis ketika bicara praktik sederhana, karena di sekitar kita sebetulnya telah disiapkan pakar-pakar organis (yang muncul alami, dengan sendirinya) sesuai dengan warna identik masing-masing. Andai saja setiap sarjana atau insan akademis mau “turun” dan berhadapan langsung dengan persoalan dan penemuan solusi di lingkungan terkecil masing-masing (semisal lingkup RT), sebetulnya itu pun sudah cukup menjanjikan. Sementara kekuatan asli masyarakat kita dalam mengupayakan solusi sebetulnya terletak pada sinergi dan saling berbagi keterbukaan dalam “institusi” yang dinamai rembug (musyawarah). Saat kualitas musyawarah dan intensitasnya dapat terjaga, pastilah akan tergelar butir-butir solusi dan muncul pakar-pakar yang mengerti betul situasi dan kebaikan yang akan diperoleh.
Keluarga dan komunitas pada akhirnya menjadi benteng terakhir paling riil (nyata) sekaligus basis permulaan membangun perubahan paradigma kemerdekaan sebagaimana tergambar di atas. Mari kita selalu perbarui kesempatan makan bersama seluruh anggota keluarga (orangtua, anak dan anggota keluarga lainnya) dengan memanfaatkannya sekaligus sebagai ruang rembug sesungguhnya, di mana kedaulatan politik tiap anggota keluarga dapat termanifestasikan dan menempati posisi sebenarnya. Begitu pula forum-forum musyawarah warga, kelompok-kelompok arisan, perkumpulan-perkumpulan do’a dan peribadatan, akan menjadi aktual dan berdaya manakala persoalan-persoalan riil diangkat dan diselesaikan secara bersama, tanpa menunggu, tanpa bergantung pada kemudahan (fasilitas) dari liuar (eksternal). Kalaupun ada keterkaitan antar pihak maka sifatnya adalah hubungan mutual yang bersejajar, saling menjamin, saling memerdekakan satu sama lain. Syukur-syukur jika di mana saja komunitas-komunitas warga masyarakat mampu menyelenggarakan solusi-solusi bergayut (berkonteks) lokal dengan kesungguhan mengelola sumberdaya yang sudah ada di wilayah masing-masing, lalu jejaringnya tumbuh secara positif, maka akan jadi penyeimbang solusi yang tidak melulu bergantung pada negara.
Singkat kata telah lewat sekitar 50-an tahun silam, Bung karno—salah seorang sosok sentral di antara para pendiri bangsa ini—telah mengampanyekan tiga paradigma tersebut, paradigma mendasar yang menjelaskan makna progresif (gerak-maju) kemerdekaan bagi bangsa besar yang pada saat itu baru 18 tahun bersepadu-seharap membangun negara. Sampai di sini saya jadi teringat pada obrolan tengah malam dengan Mbah Wandi, sosok marginal (tersisih) di kampung yang tekun mengemban “amanat” alam bersebadan dengan Bumi Sepanggang, pada medio Agustus tahun ini. Beliau banyak berwasiat, salah satunya tentang “…tidak cukup kita jalani hidup berbekal tujuan, yang lebih penting lagi adanya gerak yang membuat kita tak pernah berhenti, sekecil apapun jika terus menerus pasti akan sampai.” Untuk itulah kemerdekaan niscaya senantiasa beranjak. Merdekalah dengan terus bergerak, karena kalau tidak berarti berhenti!
Bumi Sepanggang, 7-25 Agustus 2017
===============
*dimuat dalam Buletin Literasi Kemuning edisi kedua, Agustus 2017 dan dibacakan dalam Khutbah Jum'at di Masjid Baitullah Pokoh-Ngijo, 17 Agustus 2018
0 komentar:
Posting Komentar